TULANG BAWANG BARAT — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali menjadi sorotan setelah LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Tulang Bawang Barat melayangkan surat kedua berupa pengingat dan teguran tertulis terkait permohonan informasi publik serta tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025.
Surat bernomor 075/SK/DPC/TBB/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Tubaba menyusul belum diterimanya tanggapan tertulis atas surat pertama TRINUSA Nomor 074/SK/DPC/TBB/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026.
Dalam surat keduanya, LSM TRINUSA menegaskan bahwa permohonan informasi yang diajukan bukan sekadar permintaan administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan hak masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya penggunaan anggaran dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
TRINUSA menyebut hingga surat kedua diterbitkan, pihaknya belum menerima jawaban tertulis, penolakan disertai alasan hukum, maupun pemberitahuan resmi mengenai perpanjangan waktu pelayanan informasi dari Dinas PUPR.
Sisa Temuan BPK Rp1,16 Miliar Jadi Perhatian
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian TRINUSA adalah status penyelesaian sisa nilai pemulihan berdasarkan perhitungan organisasi tersebut terhadap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Dalam surat kedua itu, TRINUSA mencantumkan nilai sebesar Rp1.161.379.944,82 yang menurut perhitungan berdasarkan data LHP belum memperoleh informasi penyelesaian.
Nilai tersebut terdiri atas dua kelompok temuan.
Pertama, Temuan 12 terkait personel jasa konsultansi pada 15 paket pekerjaan dengan nilai Rp194.206.899,00.
Kedua, Temuan 17 terkait sembilan paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp967.173.045,82. Dalam uraian surat, persoalan tersebut berkaitan dengan dua paket pekerjaan yang melampaui toleransi kepadatan dan/atau ketebalan.
Atas nilai tersebut, TRINUSA meminta Dinas PUPR memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan pemulihan, termasuk dokumen dan bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah apabila pembayaran atau pengembalian telah dilakukan.
Bagi TRINUSA, persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan BPK telah dilaksanakan.
Tenggat Tindak Lanjut BPK Dipertanyakan
Sorotan berikutnya berkaitan dengan kewajiban pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
TRINUSA merujuk LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor 36A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Berdasarkan perhitungan yang dicantumkan dalam surat, batas waktu 60 hari untuk penyampaian jawaban atau penjelasan tindak lanjut kepada BPK jatuh pada 25 Juli 2026.
Hingga 10 November 2026, TRINUSA menghitung tenggat tersebut telah terlampaui selama 1
00 hari kalender.
Namun, organisasi tersebut mengaku belum memperoleh informasi publik mengenai status pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
Karena itu, TRINUSA meminta Dinas PUPR menyampaikan salinan jawaban atau laporan tindak lanjut yang telah dikirimkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Permintaan ini dinilai penting untuk memastikan adanya kejelasan administratif dan dokumentasi atas pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga audit negara tersebut.
Enam Poin Permintaan kepada Dinas PUPR
Melalui surat kedua, TRINUSA memberikan teguran sekaligus meminta Dinas PUPR memenuhi sejumlah hal paling lambat lima hari kerja sejak surat diterima.
Enam poin yang diminta meliputi:
1. Memberikan tanggapan tertulis atas seluruh permohonan informasi dalam surat pertama, termasuk salinan dokumen yang diminta.
2. Menjelaskan secara tertulis apabila terdapat informasi yang dikecualikan atau tidak dikuasai, disertai dasar hukum dan alasan yang jelas.
3. Menyampaikan status pemulihan nilai Rp194.206.899,00 pada Temuan 12 dan Rp967.173.045,82 pada Temuan 17, berikut bukti setor ke kas daerah apabila telah dilakukan.
4. Memberikan salinan jawaban atau laporan tindak lanjut kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
5. Menyampaikan prosedur tertulis pengukuran bersama atau opname sebelum pembayaran prestasi kontrak Tahun Anggaran 2026, serta hasil pemeriksaan kembali kontrak jalan dan gedung Tahun Anggaran 2025 di luar uji petik BPK.
6. Menugaskan PPID atau PPID Pembantu untuk menangani permohonan informasi sekaligus memberikan nomor register dan kontak pejabat yang bertanggung jawab.
TRINUSA menegaskan bahwa tenggat lima hari kerja tersebut merupakan kesempatan terakhir yang diberikan melalui pendekatan persuasif dan itikad baik, tanpa mengurangi hak organisasi untuk menempuh mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Siapkan Keberatan hingga Sengketa Informasi
Apabila permintaan tersebut kembali tidak memperoleh tanggapan yang memenuhi ketentuan, TRINUSA menyatakan siap menempuh sejumlah langkah lanjutan.
Langkah tersebut meliputi pengajuan keberatan tertulis kepada Atasan PPID, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi, serta pengaduan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.
TRINUSA juga menyatakan akan menyampaikan hasil pemantauan secara tertulis kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat, DPRD, dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Bahkan, penyampaian kepada aparat penegak hukum juga dimungkinkan apabila diperlukan, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan tanpa mendahului kewenangan lembaga yang berwenang.
Dalam suratnya, TRINUSA secara tegas menyatakan bahwa langkah tersebut bukan merupakan tuduhan tindak pidana terhadap pihak tertentu. Organisasi itu menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
TRINUSA: Uang Daerah Harus Dipertanggungjawabkan
Ketua TRINUSA DPC Tulang Bawang Barat, Masdar, melalui surat yang ditandatanganinya menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut substansi surat tersebut, informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kontrak, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada prinsipnya merupakan informasi yang harus dapat diakses masyarakat sepanjang tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, serta sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti.
Kini, perhatian publik tertuju pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penjelasan resmi, keterbukaan dokumen, dan kepastian status penyelesaian temuan menjadi hal yang dinantikan.
Sebab, ketika menyangkut uang rakyat, akuntabilitas tidak cukup hanya dinyatakan. Ia harus dapat dibuktikan melalui dokumen, data, dan tindak lanjut yang jelas.
