Aceh Tamiang — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Apel Pemulangan Personel Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Gelombang I.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Apel ini menandai berakhirnya masa tugas Satgas Kemendagri Gelombang I yang telah bertugas sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026. Satgas tersebut diterjunkan untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang.
Satgas Kemendagri yang terdiri atas praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri berperan aktif dalam memulihkan fungsi perkantoran pemerintahan serta memastikan layanan publik kembali berjalan secara bertahap dan optimal.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Akhmad Wiyagus, Bupati Aceh Tamiang Drs. Armia Pahmi, MH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang, serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Pemerintah Pusat atas perhatian, dukungan, serta langkah cepat yang telah diberikan dalam membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana banjir.
Menurut Fadhlullah, kehadiran Satgas Kemendagri memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam pemulihan fisik kompleks perkantoran pemerintahan, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Usai pelaksanaan apel, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan meninjau langsung hunian sementara (huntara) modular yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi masyarakat terdampak banjir.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelayakan hunian, kesiapan fasilitas pendukung, serta kenyamanan bagi para penghuni.
Pemerintah Aceh berharap dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut, khususnya dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Tamiang ke depan.(ADV)
