TULANG BAWANG BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (Lsm Trinusa) bersama Organisasi Profesi Pers Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) mendatangi Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada Kamis, 2 April 2026. Kedatangan ini bertujuan untuk mengonfirmasi adanya dugaan ketidakjelasan dan pembengkakan penggunaan anggaran swakelola yang bersumber dari APBN 2025.
Kedatangan yang dipimpin langsung oleh Ketua LSM TRINUSA, Masdar, dan Ketua JWI Tubaba, Heri Akbar, diterima oleh Kepala Tata Usaha (TU) BPN Tulang Bawang Barat. Dalam pertemuan tersebut, kami selaku lembaga sosial kontrol mempertanyakan alokasi anggaran bernilai fantastis yang dinilai tidak transparan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala TU BPN Tubaba menjelaskan bahwa anggaran yang menjadi sorotan tersebut dialokasikan untuk honorarium 15 orang tenaga pramubakti. Menurutnya, mereka adalah tenaga kerja yang selama ini membantu operasional BPN namun belum terakomodasi dalam pengangkatan P3K maupun PNS, dengan kata lain tenaga kerja Sukarela, dengan besaran gaji sekitar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) per bulan dan per orang.
Namun, jawaban tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keraguan tim di
lapangan.
Ketua LSM TRINUSA, Masdar, menyatakan bahwa penjelasan lisan dari pihak BPN perlu dibuktikan dengan data yang otentik.
“Kami menghargai sambutan dari Kepala TU, namun untuk mendapatkan informasi yang konkret dan akurat, dalam waktu dekat LSM TRINUSA akan melayangkan surat konfirmasi resmi. Kami meminta salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” tegas Masdar.
Senada dengan itu, Ketua JWI Tubaba, Heri Akbar, menekankan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan bahwa media dan LSM akan terus mengawal dugaan kasus ini hingga ditemukan fakta yang sebenarnya.
“Kami akan mengkaji ulang dan melakukan cek silang antara data yang kami miliki dengan pakta di lapangan. Apapun hasilnya nanti, akan kami informasikan kembali kepada publik sebagai wujud fungsi kontrol sosial dan transparansi anggaran negara,” ujar Heri.
Langkah korespondensi resmi ini diambil guna memastikan apakah alokasi anggaran swakelola tersebut benar-benar terserap sesuai peruntukannya atau terdapat indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Untuk informasi selanjutkan akan kami tayangkan kembali setelah surat konfirmasi kami kirim dan mendapat balesan dari BPN Tulang Bawang Barat.
Rilis: Tim
