Bekasi — 13 mei 2026
LSM TRIGA NUSANTARA INDONESIA (TRINUSA) secara resmi melayangkan surat kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi terkait mencuatnya fakta persidangan dugaan korupsi dan pengaturan proyek yang kini menjadi perhatian publik.
Surat tersebut bernomor:
021/LSM/TRINUSA/DPP/V/2026 yang dikirim langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPN) LSM TRINUSA sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap dugaan praktik penyimpangan dalam tata kelola proyek pemerintah daerah.
Ketua umum LSM TRINUSA H. rahmat Gunasin menegaskan bahwa munculnya nama dan peran sejumlah pejabat dalam fakta persidangan bukan persoalan kecil yang dapat dianggap selesai hanya dengan pernyataan normatif. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatan, pola pengondisian proyek, hingga mekanisme distribusi paket pekerjaan yang selama ini beredar dalam lingkungan SDABMBK Kabupaten Bekasi.
TRINUSA menilai, dugaan adanya pengaturan proyek dan dominasi pihak tertentu dalam memperoleh paket pekerjaan merupakan ancaman serius terhadap prinsip transparansi, keadilan pengadaan, serta integritas pemerintahan daerah.
Dalam surat tersebut, TRINUSA mendesak SDABMBK Kabupaten Bekasi untuk:
Memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait fakta-fakta persidangan yang menyeret nama pejabat dinas.
Membuka data paket pekerjaan dan proses distribusi proyek yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang bergulir.
Menjelaskan mekanisme pengawasan internal terhadap dugaan praktik “ijon proyek” dan pengondisian pemenang pekerjaan.
Menjamin tidak adanya intervensi maupun permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan SDABMBK.
LSM TRINUSA menegaskan bahwa diamnya institusi pemerintah terhadap persoalan serius seperti ini hanya akan memperbesar kecurigaan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Jangan sampai institusi publik terkesan menutup mata terhadap fakta persidangan yang sudah terbuka di ruang hukum. Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan pembiaran,” tegas pernyataan resmi TRINUSA.
Selain itu, TRINUSA juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga tuntas, termasuk menyiapkan langkah lanjutan berupa audiensi, pelaporan tambahan, hingga aksi unjuk rasa terbuka apabila surat resmi yang telah dikirim tidak mendapatkan respons.
“Apabila surat kami diabaikan dan tidak ada itikad baik untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, maka LSM TRINUSA akan turun melakukan aksi massa sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik korupsi dan permainan proyek di Kabupaten Bekasi,” lanjut pernyataan tersebut.
TRINUSA menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga uang rakyat agar tidak menjadi bancakan segelintir kelompok yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan.
Kasus dugaan korupsi proyek di Kabupaten Bekasi sendiri saat ini terus menjadi sorotan publik setelah fakta-fakta persidangan mulai membuka dugaan pola pengaturan proyek dan relasi antara pejabat daerah dengan pihak pelaksana pekerjaan.
