TULANG BAWANG— Pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang kembali menjadi sorotan. Kali ini, LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Kabupaten Tulang Bawang mendesak Dinas Kesehatan setempat agar membuka secara transparan bukti tindak lanjut atas sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 087/DPC-TRINUSA/TB/XI/2026 tertanggal 9 November 2026. Dalam surat itu, TRINUSA memberikan batas waktu 3 x 24 jam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang untuk menyampaikan jawaban resmi beserta dokumen pendukung tindak lanjut rekomendasi BPK.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya TRINUSA yang sebelumnya juga telah melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan. Namun, menurut TRINUSA, surat terdahulu belum mendapatkan jawaban atau tanggapan resmi. Karena itu, organisasi tersebut kembali menyampaikan desakan agar persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kesehatan tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
Sorotan utama TRINUSA tertuju pada dua temuan BPK yang secara langsung berkaitan dengan Dinas Kesehatan, yakni kekurangan pembayaran belanja kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 13 Puskesmas serta pembayaran jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum didukung regulasi remunerasi BLUD sebagaimana dipersyaratkan dalam hasil pemeriksaan.
Kekurangan Pembayaran Dana BOK Capai Rp1,56 Miliar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor 35B/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan kekurangan pembayaran belanja kegiatan Dana BOK pada 13 Puskesmas sebesar Rp1.568.605.046,50.
Nilai tersebut berasal dari belanja transport kegiatan dan insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang mencapai Rp8.237.447.692,00.
Dalam LHP tersebut, BPK mencatat adanya keterangan dari pelaksana kegiatan, bendahara BOK, dan Kepala Puskesmas bahwa uang transport serta insentif UKM yang sebelumnya telah diberikan kepada pelaksana kegiatan ditarik kembali dan digunakan untuk operasional di luar petunjuk teknis Dana BOK.
BPK juga mencatat bahwa pengawasan Kepala Dinas Kesehatan belum memadai serta Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pembayaran.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara memadai, menginstruksikan Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK untuk mematuhi ketentuan, serta membayarkan kekurangan sebesar Rp1.568.605.046,50.
Bagi TRINUSA, persoalan ini membutuhkan penjelasan konkret. Sebab, kekurangan pembayaran tersebut berkaitan langsung dengan hak para pelaksana kegiatan yang menjalankan program pelayanan kesehatan di lapangan.
Remunerasi JKN Belum Memiliki Dasar Regulasi yang Dipersyaratkan
Selain Dana BOK, persoalan remunerasi jasa pelayanan JKN di RSUD Menggala dan Puskesmas juga menjadi perhatian.
Dalam LHP BPK, disebutkan bahwa Kepala Daerah belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai remunerasi BLUD. Sementara itu, pembayaran jasa pelayanan di Puskesmas merujuk pada Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 yang diperuntukkan bagi FKTP non-BLUD.
BPK menilai kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 serta Pasal 2 Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Akibatnya, pembayaran jasa pelayanan belum memiliki dasar yang tepat terkait perhitungan, kriteria pembagian, besaran alokasi, hingga mekanisme evaluasi kinerja.
BPK merekomendasikan Direktur RSUD Menggala dan Kepala Dinas Kesehatan mengajukan penetapan Peraturan Bupati tentang remunerasi jasa pelayanan JKN pada BLUD.
TRINUSA pun meminta kejelasan apakah rekomendasi tersebut telah dilaksanakan, apakah rancangan Peraturan Bupati sudah diajukan, serta bagaimana status penetapannya.
Bukan Sekadar Jawaban, TRINUSA Minta Bukti Administratif
Dalam surat desakannya, TRINUSA tidak hanya meminta penjelasan secara lisan atau jawaban normatif. Organisasi tersebut meminta dokumen yang dapat diverifikasi sebagai bukti bahwa rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti.
Untuk persoalan Dana BOK, dokumen yang diminta meliputi surat perintah Bupati, surat instruksi Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK, rekapitulasi kekurangan pembayaran pada 13 Puskesmas, jumlah yang telah dibayarkan, sisa pembayaran, serta bukti transfer kepada pelaksana kegiatan.
TRINUSA juga meminta penjelasan tertulis mengenai penggunaan dana yang ditarik kembali dari pelaksana kegiatan, termasuk jumlah, peruntukan, bukti pertanggungjawaban, dan pejabat yang memerintahkan penarikan tersebut.
Sementara terkait remunerasi JKN, TRINUSA meminta salinan surat perintah Bupati, rancangan Peraturan Bupati yang telah diajukan, status penetapannya, serta dasar hukum yang saat ini digunakan dalam pembayaran jasa pelayanan JKN di Puskesmas.
Tidak hanya itu, TRINUSA turut meminta informasi mengenai status penyetoran sisa kelebihan pembayaran insentif tenaga medis RSUD Menggala sebesar Rp24 juta dan perbaikan pekerjaan Gedung Cathlab serta Instalasi Bedah Sentral yang dalam LHP BPK tercatat memiliki potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp197.428.883.
Tenggat 3×24 Jam, Sejumlah Langkah Lanjutan Disiapkan
TRINUSA menegaskan bahwa apabila batas waktu 3 x 24 jam berakhir tanpa jawaban dan dokumen yang memadai, pihaknya akan menempuh langkah pengaduan secara bertahap.
Langkah tersebut mencakup pengaduan kepada Bupati Tulang Bawang, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
TRINUSA juga menyatakan akan menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Polres Tulang Bawang agar persoalan tersebut dapat ditelaah sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Selain itu, jalur pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung, keberatan melalui atasan PPID, penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung, hingga permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang turut disiapkan.
Meski demikian, TRINUSA menegaskan bahwa penyampaian pengaduan kepada aparat penegak hukum bukan berarti menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Dinkes Diharapkan Memberikan Klarifikasi Terbuka
Persoalan ini menjadi perhatian karena pengelolaan Dana BOK dan pembayaran jasa pelayanan JKN berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.
TRINUSA menilai keterbukaan informasi dan tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah juga tidak berarti seluruh pengelolaan keuangan terbebas dari kelemahan. Temuan pemeriksaan tetap harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini, publik menantikan penjelasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Apakah kekurangan pembayaran Dana BOK sebesar Rp1,56 miliar telah diselesaikan? Apakah regulasi remunerasi JKN sudah diproses? Dan mengapa surat TRINUSA sebelumnya belum mendapatkan tanggapan resmi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas, disertai dokumen pendukung, bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan sedang ditindaklanjuti.
Transparansi anggaran kesehatan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Uang negara harus dikelola secara akuntabel, rekomendasi pemeriksaan harus ditindaklanjuti, dan hak para pelaksana kegiatan harus mendapatkan kepastian.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumen surat desakan TRINUSA dan kutipan LHP BPK yang dirujuk di dalamnya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status tindak lanjut temuan tersebut.
